DPRD dan Pemprov Jateng Dorong Kesetaraan Difabel, Dipa Yustia; Fokus Bergeser dari Fasilitas ke Akses Kerja dan Perubahan Mentalitas

JATENG.AKURAT.CO, Perhatian terhadap masa depan kaum difabel di Jawa Tengah terus diperkuat oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi. Upaya ini tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi mulai diarahkan pada kesetaraan akses dan perubahan cara pandang masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Tengah, H.M. Dipa Yustia Pasa, S.H., M.Kn., menyampaikan bahwa pihaknya bersama lintas komisi dan pemangku kepentingan menggelar kegiatan bersama komunitas difabel sebagai bentuk dukungan nyata. Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Komisi A, Komisi C, organisasi perempuan KPPG, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Baca Juga: Masa Depan Difabel Jadi Sorotan, Catur Agus Saptono Dorong Pemerintah Perkuat Akses Kerja dan Pemberdayaan

“Hari ini kami bersama-sama menyelenggarakan kegiatan dengan teman-teman difabel. Mereka perlu mendapatkan apresiasi yang setara, karena sejatinya mereka sama seperti kita,” ujarnya.

Menurut Dipa, pendekatan terhadap difabel harus bergeser dari sekadar rasa kasihan menjadi penghormatan terhadap kesetaraan. Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memiliki perspektif yang tepat dalam memandang difabel.

“Selama ini, kadang masyarakat melihat dengan rasa iba. Padahal mereka tidak ingin dikasihani, mereka ingin disetarakan,” tegasnya.

Ia mengakui, dari sisi kebijakan dan fasilitas, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen yang cukup baik. Berbagai sarana penunjang bagi difabel telah mulai disiapkan. Namun demikian, tantangan terbesar justru terletak pada aspek mentalitas sosial.

Baca Juga: Tietha Soewarto Dorong Kesetaraan Difabel, Akses Kerja Jadi Sorotan Utama

“Fasilitas sudah cukup baik, tetapi yang masih perlu dibenahi adalah cara pandang masyarakat. Ini yang harus terus diedukasi,” katanya.

Lebih lanjut, Dipa menekankan bahwa program pemerintah ke depan harus lebih komprehensif. Tidak hanya fokus pada pendidikan inklusif, tetapi juga membuka akses yang luas bagi difabel dalam dunia kerja dan kesejahteraan.

“Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman difabel ini mendapatkan akses pekerjaan, akses kesejahteraan, dan kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai program terkait kesetaraan pendidikan dan pemberdayaan difabel sebenarnya telah direncanakan dan didorong bersama. Namun, implementasinya masih memerlukan kajian yang matang agar tepat sasaran.

Dengan kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan ke depan kaum difabel di Jawa Tengah tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang berbeda, melainkan sebagai bagian setara yang memiliki hak dan peluang yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.