PM dan Presiden Mundur, Puluhan Orang Jadi Korban! Bagaimana Awal Mula Demo di Nepal Bisa Berakhir Ricuh?

JATENG.AKURAT.CO, Suasana ibu kota Nepal, Kathmandu, mencekam. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kemarahan terhadap skandal korupsi dan kebijakan pemerintah berujung pada kerusuhan parah.

Gelombang protes yang dijuluki "Revolusi Gen Z" ini tidak hanya membuat Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel mengundurkan diri, tetapi juga menelan puluhan korban jiwa.

Sebuah laporan dari The Himalayan Times pada Rabu, 10 September 2025, menyebutkan bahwa sedikitnya 27 orang ditangkap, sementara 24 polisi dan tiga warga sipil harus dirawat di rumah sakit.

Awal Mula: Larangan Media Sosial yang Memicu Kemarahan

Salah satu pemicu utama kerusuhan ini adalah keputusan pemerintah Nepal yang melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X.

Pemerintah beralasan, kebijakan ini diambil untuk mencegah berita palsu dan ujaran kebencian.

Namun, masyarakat Nepal melihat langkah ini sebagai upaya untuk membungkam suara rakyat, terutama terkait skandal korupsi yang marak.

Para demonstran, yang sebagian besar adalah generasi muda, menuntut pencabutan larangan tersebut, pemberantasan korupsi, dan perubahan politik.

Situasi Mencekam, Aksi Anarkis di Mana-mana

Ribuan generasi muda turun ke jalan pada Selasa, 9 September 2025.

Namun, aksi damai itu berubah menjadi tragedi setelah aparat menggunakan gas air mata, meriam air, dan bahkan peluru tajam.

Kericuhan menyebar ke berbagai wilayah. Aksi penjarahan dan pembakaran terjadi.

Angkatan Darat Nepal bahkan berhasil menyita uang tunai hasil jarahan sebesar NPR 3,37 juta (sekitar Rp393 juta).

Bangunan penting, seperti gedung parlemen dan Hotel Hilton di Kathmandu, menjadi sasaran amukan massa. Puncaknya, 22 orang dilaporkan tewas akibat bentrokan tersebut.

Korupsi: Bahan Bakar di Balik Kemarahan Rakyat

Larangan media sosial mungkin menjadi pemicu, tetapi bahan bakar utama yang sudah lama membara adalah isu korupsi.

Pembangunan di Nepal dianggap mandek karena praktik korupsi yang mengakar di kalangan elite politik.

"Pembangunan tidak berjalan karena para politisi ini menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini memengaruhi masa depan kita," ujar Darshana Padal, seorang warga Kathmandu yang ikut berdemonstrasi.

Dovan Rai, seorang aktivis masyarakat sipil, berpendapat bahwa mundurnya pejabat belum cukup untuk meredam kekecewaan publik.

"Masyarakat sudah bertahun-tahun frustrasi dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu. Ini bukan sekadar soal pemimpin mundur, tapi perubahan sistem," tegasnya.

Hingga kini, banyak pihak di kancah internasional menantikan langkah lanjutan yang akan diambil oleh pemerintah Nepal.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap ketidakadilan dan korupsi adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja.