Sekolah Rakyat Semarang, Upaya Dinsos Memenuhi Kuota Siswa dan Upah Tenaga Pendidik, Operasional Penuh Ditargetkan Juni 2026

JATENG.AKURAT.CO, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Dr Endang Sarwiningsih Setyawulan menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran upah tenaga pendidik dan tenaga pendukung Sekolah Rakyat Semarang yang sempat terjadi pada tahap awal kini telah diselesaikan.

Ia mengakui sempat terjadi keterlambatan hingga sekitar dua bulan, namun kondisi tersebut sudah berangsur normal seiring pembenahan sistem pembiayaan dari Kementerian Sosial RI.

“Memang pada awal pelaksanaan ada kendala administratif sehingga pembayaran sempat terlambat. Namun saat ini sudah kami benahi dan berjalan normal. Ini menjadi evaluasi penting agar ke depan tidak terulang, karena tenaga pendidik dan pendukung adalah tulang punggung Sekolah Rakyat,” ujar Endang, Selasa (27/1/2026).

Di tengah laju pembangunan Kota Semarang yang kian pesat, Sekolah Rakyat hadir sebagai program pendidikan strategis yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.

Program nasional ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan terpadu bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dengan pendekatan yang tidak hanya akademik, tetapi juga pengasuhan dan pembinaan karakter.

Namun hingga kini, Sekolah Rakyat di Kota Semarang masih berada pada tahap rintisan dan belum beroperasi penuh. Berbagai kendala operasional masih dihadapi, mulai dari sarana prasarana, kesiapan sumber daya manusia, hingga penyesuaian sistem pendukung.

Secara konsep, Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah formal, melainkan ruang hidup yang aman dan terintegrasi. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal di asrama, mendapatkan pembinaan karakter, serta pemulihan kepercayaan diri. Implementasi konsep ideal ini membutuhkan kesiapan yang matang.

Di Kota Semarang, Sekolah Rakyat belum memiliki gedung permanen. Untuk tahap awal, kegiatan pendidikan dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPPVP) Pedurungan, fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan RI yang sebelumnya difungsikan sebagai pusat pelatihan kerja.

Karena tidak dirancang sebagai sekolah berasrama, lokasi ini memerlukan banyak penyesuaian, mulai dari ruang belajar, penataan asrama, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Dr. Endang menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Semarang masih dalam fase rintisan. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, operasional penuh ditargetkan pada Juni hingga Juli 2026.

Pada tahap awal, kegiatan masih berupa matrikulasi atau penguatan dasar, khususnya bagi anak-anak yang sebelumnya lama tidak mengenyam pendidikan formal.

“Fase matrikulasi ini penting agar anak-anak siap secara akademik maupun mental sebelum masuk ke jenjang sesuai usia dan kemampuannya,” jelasnya.

Dari sisi peserta didik, Sekolah Rakyat Semarang menargetkan 100 siswa, terdiri dari 50 siswa jenjang SD dan 50 siswa jenjang SMA. Pemenuhan kuota ini tidak mudah karena seleksi dilakukan secara ketat dan berbasis data kesejahteraan, khususnya keluarga miskin ekstrem pada desil 1 dan 2. Proses verifikasi yang mendalam membuat operasional sekolah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Kendala lain yang cukup krusial adalah sumber daya manusia. Saat ini, Sekolah Rakyat Semarang didukung sekitar 17 hingga 19 tenaga pendidik untuk jenjang SD dan SMA.

Pada jenjang SD dibutuhkan sekitar empat guru, sementara jenjang SMA memerlukan lebih banyak guru karena ragam mata pelajaran. Selain itu, terdapat tenaga pendukung seperti wali asrama dan wali asuh yang bekerja secara sif untuk mendampingi siswa selama 24 jam.

Dari sisi kepegawaian, tenaga pendidik terdiri dari PNS dan P3K, dengan kepala sekolah berstatus PNS. Tidak terdapat guru honorer dalam struktur pengajar. Namun, untuk tenaga pendukung seperti petugas kebersihan dan dapur, masih terdapat tenaga honorer, termasuk relawan Tagana Kota Semarang.

Meski pembayaran sudah berjalan normal, isu kesejahteraan tenaga pendukung masih menjadi perhatian. Saat ini, upah tenaga honorer seperti petugas kebersihan dan dapur masih mengacu pada UMP Jawa Tengah dan belum mencapai UMR Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang masih mengusulkan penyesuaian agar kesejahteraan mereka lebih layak, mengingat beban kerja yang cukup berat.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah program instan. Di Kota Semarang, program ini masih berada dalam fase transisi dari gagasan besar menuju implementasi nyata.

Keterlambatan operasional bukan semata kegagalan memenuhi target waktu, melainkan bagian dari proses memastikan kualitas dan keberlanjutan program.

Dengan pendekatan bertahap ini, Pemerintah Kota Semarang berharap ketika Sekolah Rakyat benar-benar beroperasi penuh, program tersebut tidak hanya sekadar dibuka, tetapi mampu menjalankan fungsi utamanya: mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui pendidikan yang layak dan bermartabat.