Kasus Skandal Korupsi DJKA Kemenhub: Nama Bupati Pati Terpilih Terseret Tapi Belum Ditetapkan Tersangka, Uang Miliaran Disita KPK!

JATENG.AKURAT.CO, Kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menjadi sorotan publik.

Tidak hanya menyeret sejumlah pejabat terkait, kasus ini kini menempatkan nama Sudewo, Bupati Pati terpilih sekaligus politikus Partai Gerindra, dalam pusaran kontroversi besar.

Penyitaan uang tunai sebesar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memanaskan isu ini.

Awal Mula Kasus dan Keterlibatan Sudewo

Kasus korupsi yang melibatkan proyek pengadaan barang dan jasa pembangunan serta pemeliharaan jalur rel kereta api tahun anggaran 2020–2022 ini telah menjadi perhatian organisasi antikorupsi seperti Jateng Corruption Watch (JCW) sejak awal.

Koordinator JCW, Kahar Muamalsyah, mengungkapkan bahwa dugaan keterlibatan Sudewo sudah terendus sejak masa penjaringan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024.

“Meskipun secara hukum belum ada penetapan sebagai tersangka, indikasi keterlibatan Sudewo cukup jelas. Uang senilai Rp3 miliar yang disita dari rumahnya merupakan barang bukti yang kuat,” ungkap Kahar.

Sudewo sendiri telah beberapa kali diperiksa oleh KPK dan dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Namun hingga saat ini, ia belum ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, termasuk Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) yang secara tegas meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini.

Sudewo Membantah Keras

Dalam persidangan sebelumnya, Sudewo membantah menerima suap terkait proyek pengadaan di DJKA.

Menurutnya, uang yang disita KPK merupakan gabungan dari gajinya sebagai anggota DPR RI dan hasil dari usaha pribadinya.

Pernyataan ini tak lantas meredam kritik publik, mengingat keterlibatan tokoh lain dalam kasus ini telah berujung pada penetapan tersangka dan proses hukum lebih lanjut.

Desakan Publik untuk Transparansi

Germas PP baru-baru ini menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menuntut agar KPK bersikap transparan dan tegas dalam menangani kasus ini.

“Jika pelaku lain sudah ditetapkan sebagai tersangka, mengapa Sudewo belum? Ini adalah pertanyaan besar bagi kami,” ujar salah satu perwakilan Germas PP.

Mereka juga meminta KPK menjelaskan kepada publik terkait peran Sudewo dalam kasus ini, serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa memandang jabatan atau latar belakang politik.

Sikap Tegas Prabowo Subianto

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menegaskan bahwa partainya tidak akan melindungi kader yang terlibat korupsi.

“Jika ada kader yang menyimpang, jangan harap Gerindra akan melindungi mereka,” ujar Prabowo saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Gerindra untuk mendukung penegakan hukum, termasuk dalam kasus yang menyeret nama Sudewo.

Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menjadi ujian bagi lembaga antikorupsi di Indonesia.

Publik berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini secara transparan dan adil, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

Dengan uang miliaran rupiah yang disita dan bukti-bukti yang telah terungkap, akankah Sudewo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka?

Ataukah ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari KPK dalam mengusut kasus besar ini.***