Dekan FISIP UIN Walisongo Apresiasi Peneliti Ungkap Potensi Keterlibatan ASN dalam Pemilu

JATENG.AKURAT.CO, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, Prof. Mohamad Fauzi, mengapresiasi keterlibatan para peneliti FISIP dalam mengkaji dan mengungkap persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap momentum pemilu dan pilkada.

Hal tersebut disampaikan Prof. Mohamad Fauzi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar FISIP UIN Walisongo Semarang bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari tindak lanjut kerja sama antara UIN Walisongo Semarang dengan Bawaslu. Sebelumnya, telah terjalin Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Walisongo Semarang dan Bawaslu RI yang kemudian diturunkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FISIP UIN Walisongo Semarang dengan Bawaslu Jawa Tengah.

"Ini kan isi hatinya dari Bawaslu. Kemudian kita sebelumnya di level universitas sudah ada MoU antara UIN Walisongo dengan Bawaslu RI, kemudian kita turunkan dengan PKS antara FISIP dengan Bawaslu Jawa Tengah," ujar Prof. Mohamad Fauzi.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi tahapan konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap netralitas ASN di lapangan.

"Kita harapkan dengan kegiatan ini menjadi sebuah tahapan, langkah-langkah agar pengawasan atas netralitas ASN semakin kuat," katanya.

Prof. Mohamad Fauzi menilai persoalan netralitas ASN perlu mendapat perhatian serius. Sebab, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan aparatur negara untuk memberikan dukungan kepada pihak tertentu dalam kontestasi politik.

"Memang ini di lapangan sering terjadi karena ada kecenderungan ASN untuk mendukung salah satu pasangan atau salah satu partai politik. Nah, ini harus diantisipasi dari awal," tegasnya.

Menurut dia, keterlibatan akademisi dan peneliti menjadi penting untuk memberikan perspektif berbasis kajian dalam membantu upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Meski dirinya belum secara spesifik melakukan penelitian mengenai netralitas ASN, Prof. Fauzi menyebut sejumlah peneliti di lingkungan FISIP UIN Walisongo telah melakukan kajian yang berkaitan dengan praktik politik di tingkat masyarakat.

Ia mencontohkan penelitian Dr. Rofiq Mahfudz mengenai politik uang dalam pemilihan kepala desa di Rembang. Kajian tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa praktik politik dalam kontestasi di tingkat akar rumput merupakan persoalan yang perlu terus mendapat perhatian.

"Kalau secara spesifik saya belum meneliti, tapi kalau teman-teman di IPOL saya kira sudah banyak yang melakukan. Pak Dr. Rofiq itu tentang misalnya money politics yang terjadi di pemilihan pilkades," jelasnya.

Ia menambahkan, dinamika politik di tingkat desa juga tidak dapat dilepaskan dari potensi keterlibatan berbagai unsur masyarakat maupun aparatur yang memiliki pengaruh di lingkungannya.

Karena itu, Prof. Fauzi menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan Bawaslu memiliki posisi strategis. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian dan kajian akademik, sementara Bawaslu memiliki pengalaman serta kewenangan dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan.

"Ini menjadi langkah-langkah agar pengawasan netralitas ASN bisa dilakukan sejak awal, sehingga potensi keterlibatan ASN dalam mendukung pihak tertentu dapat diantisipasi," pungkasnya.