Koperasi Merah Putih : Ujian bagi Hukum Jaminan Nasional

JATENG.AKURAT.CO, Ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah resmi beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menaruh harapan besar pada program ini sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengendalian distribusi kebutuhan pokok masyarakat. 

Bahkan, pemerintah telah membuka akses pembiayaan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar bagi setiap koperasi.

Di tengah optimisme tersebut, terdapat satu persoalan penting yang belum banyak mendapat perhatian, yakni apakah sistem hukum jaminan nasional telah siap mendukung ekspansi pembiayaan Koperasi Merah Putih? Pertanyaan ini menjadi penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang tersedia, tetapi juga oleh kepastian hukum yang menopang hubungan antara koperasi, perbankan, dan lembaga pembiayaan.

Gagasan Koperasi Merah Putih pada dasarnya bukanlah sesuatu yang lahir dalam ruang hampa. Program ini memiliki akar filosofis yang kuat dalam sistem ekonomi Indonesia. 

Sejak awal kemerdekaan, koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional, yakni pilar utama yang menopang pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 

Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Mohammad Hatta yang menempatkan koperasi sebagai bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.

Filosofi tersebut kemudian mendapatkan landasan konstitusional melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah sesungguhnya sedang berupaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Koperasi diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, memperkuat posisi pelaku usaha kecil, serta mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih menjadi persoalan pembangunan nasional hingga saat ini.

Dalam operasionalnya, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjalankan fungsi simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya. Koperasi ini juga berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, minyak goreng, dan LPG 3 kilogram. 

Selain itu, koperasi menjadi penyalur barang bersubsidi, pusat pemasaran hasil produksi masyarakat, penyedia layanan logistik, hingga sarana pengembangan UMKM.

Di sejumlah daerah, manfaat program ini mulai dirasakan masyarakat. Kehadiran koperasi membantu menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk-produk lokal. 

Dalam jangka panjang, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Untuk mendukung fungsi tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan melalui skema kredit perbankan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, Koperasi Merah Putih dapat memperoleh fasilitas pembiayaan hingga Rp3 miliar. 

Kebijakan ini tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi karena memberikan ruang bagi koperasi untuk mengembangkan usaha dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, di sinilah persoalan mulai muncul. Dalam praktik perbankan, setiap pembiayaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 

Salah satu instrumen yang digunakan untuk menerapkan prinsip tersebut adalah adanya jaminan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi risiko gagal bayar.

Masalahnya, sebagian besar Koperasi Merah Putih merupakan lembaga yang baru dibentuk dan belum memiliki aset yang memadai untuk dijadikan agunan. 

Tidak semua koperasi memiliki tanah, bangunan, atau aset bernilai tinggi yang lazim digunakan sebagai jaminan kredit. Di sisi lain, lembaga perbankan tetap membutuhkan instrumen yang memberikan kepastian hukum atas pembiayaan yang disalurkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat memperluas akses permodalan dan realitas sistem hukum jaminan yang berlaku saat ini. Selama ini, hukum jaminan Indonesia masih sangat bergantung pada keberadaan aset kebendaan. 

Kredit lebih mudah diberikan kepada pihak yang memiliki tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan atau benda bergerak yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Pendekatan tersebut tentu relevan bagi perusahaan besar yang memiliki aset memadai, tetapi tidak selalu sesuai dengan karakteristik koperasi yang berbasis pada kekuatan kolektif anggotanya.

Jika koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, maka sistem hukum yang menopangnya seharusnya juga mampu mengakomodasi karakter koperasi itu sendiri. 

Kekuatan utama koperasi sesungguhnya tidak terletak pada besarnya aset yang dimiliki, melainkan pada jaringan anggota, aktivitas usaha, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi kelembagaannya. Sayangnya, kekuatan sosial dan ekonomi tersebut belum sepenuhnya memperoleh tempat dalam sistem hukum jaminan yang berlaku saat ini.

Memang terdapat instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan, yaitu jaminan fidusia. Berbagai aset produktif milik koperasi, seperti kendaraan operasional, mesin produksi, stok barang dagangan, maupun piutang usaha dapat dijadikan objek jaminan fidusia. 

Namun, instrumen tersebut belum tentu cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pembiayaan koperasi, terutama bagi koperasi yang masih berada pada tahap awal pengembangan dan memiliki keterbatasan aset produktif.

Di sinilah Koperasi Merah Putih sesungguhnya menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pembaruan hukum jaminan nasional. Program ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan yang hanya bertumpu pada kepemilikan aset individual mulai menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan model usaha berbasis komunitas seperti koperasi.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah mulai memikirkan skema penjaminan yang lebih adaptif dan inklusif. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembentukan skema penjaminan khusus bagi Koperasi Merah Putih melalui lembaga penjamin yang didukung negara. 

Selain itu, konsep jaminan kolektif (collective collateral) maupun penjaminan berbasis komunitas (community guarantee) juga layak dipertimbangkan sebagai instrumen untuk memperluas akses pembiayaan tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi kreditur.

Model seperti ini bukan sesuatu yang asing dalam praktik internasional. Berbagai negara telah mengembangkan sistem penjaminan kelompok untuk mendukung pembiayaan usaha mikro dan koperasi yang memiliki keterbatasan aset tetapi memiliki aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan sistem penjaminan yang tepat, koperasi dapat memperoleh akses modal yang lebih luas tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan.

Di samping persoalan jaminan, aspek tata kelola juga harus menjadi perhatian serius. Semakin besar dana yang dikelola koperasi, semakin besar pula risiko yang dapat muncul, mulai dari kredit bermasalah, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya administrasi, hingga potensi sengketa hukum. 

Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus, transparansi pengelolaan keuangan, serta sistem pengawasan yang efektif harus berjalan beriringan dengan perluasan akses pembiayaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. 

Dari sisi sosial, koperasi juga memperkuat nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Namun dari perspektif hukum, khususnya hukum jaminan, program ini menghadirkan tantangan baru yang memerlukan perhatian serius.

Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih bukan sekadar program pembangunan ekonomi desa, melainkan juga sebuah ujian bagi hukum jaminan nasional. Program ini menguji apakah sistem hukum yang selama ini dirancang untuk ekonomi berbasis aset mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi berbasis kebersamaan dan gotong royong. 

Jika tantangan ini dapat dijawab, Koperasi Merah Putih tidak hanya akan memperkuat ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi momentum penting bagi lahirnya pembaruan hukum jaminan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila. 

Sebaliknya, tanpa dukungan sistem penjaminan yang memadai, cita-cita menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional akan menghadapi hambatan yang tidak kecil. 

Karena itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih pada akhirnya tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang disalurkan, tetapi juga pada keberanian negara untuk membangun sistem hukum yang mampu tumbuh bersama kebutuhan ekonomi rakyat.

Oleh: Prof. Dr. Sri Mulyani, SH.,MHum

Wakil Dekan Bidang Akademik FH UNTAG Semarang (Pakar Hukum Jaminan)