Transparansi dan Ketimpangan Jadi Sorotan, DPRD Dorong Perbaikan Sistem SPMB Kota Semarang

JATENG.AKURAT.CO, Permasalahan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Semarang kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai masih terdapat sejumlah celah yang memicu keluhan masyarakat, terutama terkait transparansi, pemahaman orang tua, hingga ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.

Menurut Mualim, salah satu persoalan utama terletak pada kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Padahal, sistem ini memiliki empat jalur utama, yakni afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili. Minimnya informasi membuat banyak orang tua kebingungan dalam menentukan pilihan, terutama saat anak melanjutkan dari SD ke SMP.

Baca Juga: Permasalahan SPMB Kota Semarang Disorot, Transparansi dan Skema Seleksi Jadi Tantangan Utama

“Transparansi ini harus benar-benar disampaikan. Masyarakat perlu tahu secara detail, termasuk peluang diterima, sistem cadangan, hingga kemungkinan penambahan kelas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menyoroti kondisi di mana orang tua sering kali tidak memahami sistem cadangan dalam penerimaan siswa. Hal ini menimbulkan harapan yang tidak pasti ketika anak tidak langsung diterima. Menurutnya, kejelasan informasi terkait peluang diterima dari jalur cadangan menjadi penting agar tidak menimbulkan kecemasan berlebih.

Selain itu, Mualim juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi atau domisili. Ia membandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat, di mana kebijakan serupa dinilai lebih komunikatif dan mudah dipahami masyarakat.

“Ini harus jadi bahan evaluasi. Kenapa di daerah lain bisa lebih jelas, sementara di sini masih banyak keluhan,” katanya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, DPRD mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat sosialisasi secara masif dan terstruktur kepada orang tua siswa. Kedua, memberikan edukasi yang komprehensif terkait mekanisme setiap jalur penerimaan.

Langkah ketiga yang dinilai penting adalah membangun sinergi antara sekolah negeri dan swasta. Mualim mengusulkan agar sekolah swasta dilibatkan sebagai solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk melalui skema subsidi dari pemerintah kota, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Kalau tidak diterima di negeri, harus ada solusi. Sekolah swasta bisa jadi alternatif, bahkan kalau perlu disubsidi, terutama untuk masyarakat desil bawah,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti ketimpangan jumlah siswa di tingkat sekolah dasar. Saat ini, terdapat fenomena sejumlah SD negeri kekurangan murid, sementara sekolah swasta justru mengalami peningkatan jumlah siswa. Kondisi ini dinilai tidak ideal dan perlu penataan ulang.

Mualim mendorong adanya penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya tidak seimbang.

“Ada sekolah gurunya banyak, tapi muridnya sedikit. Ini harus dievaluasi dan digabung agar lebih efektif,” ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sekolah negeri juga menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan, sarana, dan prasarana agar mampu bersaing dengan sekolah swasta yang saat ini dinilai lebih diminati masyarakat.

“Kenapa swasta lebih banyak peminatnya? Karena kualitas. Ini harus jadi perhatian, jangan sampai sekolah negeri kalah,” katanya.

Dengan berbagai langkah tersebut, DPRD berharap sistem SPMB di Kota Semarang ke depan dapat berjalan lebih transparan, adil, dan mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.