Portal Silayur Dinilai Belum Jadi Solusi Final, DPRD Semarang Minta Pemkot Cari Jalan Permanen

JATENG.AKURAT.CO, Pemasangan portal di Jalan Prof. Hamka, kawasan turunan Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang menuai beragam tanggapan. 

Anggota DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi sementara untuk menekan kecelakaan, namun belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Menurut Mualim, persoalan utama di kawasan Silayur bukan hanya soal kendaraan bertonase besar yang melintas, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan yang memang ekstrem karena tanjakan dan turunan curam.

“Kalau dipasang portal memang ada sisi baiknya, terutama untuk mengatur tonase kendaraan. Kalau memang maksimal 8 ton, ya harus benar-benar ditegakkan 8 ton,” ujar Mualim, Senin (27/4/2026).

Namun demikian, ia menegaskan pemasangan portal tidak otomatis menjadi jawaban utama. Sebab, tanpa pengawasan ketat selama 24 jam, aturan tersebut dinilai rawan dilanggar.

“Kalau hanya dipasang portal, lalu pengawasannya kurang, siapa yang mengawasi 24 jam? Ini harus dipikirkan,” tegasnya.

Politisi tersebut menilai pemerintah perlu segera mencari solusi jangka panjang agar kecelakaan di jalur tersebut tidak terus berulang. Beberapa opsi yang dinilai bisa dipertimbangkan antara lain memangkas kemiringan jalan, membuat flyover, hingga membuka jalur alternatif untuk kendaraan berat.

Ia mencontohkan pembangunan flyover di Jalan Hanoman yang dinilai cukup efektif mengurangi potensi kecelakaan di titik rawan sebelumnya. Selain itu, jalur alternatif dari kawasan Rangkah menuju Mijen juga disebut sebagai wacana lama yang layak kembali dikaji.

“Kalau jalan dikepras atau dibuat flyover, itu bisa jadi solusi terbaik. Jangan hanya mengurangi masalah, tapi harus menyelesaikan masalah,” katanya.

Mualim juga mengingatkan agar kebijakan portal tidak justru merugikan para pelaku usaha di kawasan industri BSB yang sangat bergantung pada akses distribusi logistik. Menurutnya, para pengusaha perlu diajak duduk bersama agar ditemukan jalan tengah antara keselamatan warga dan kelancaran ekonomi.

“Pengusaha ini juga penyumbang PAD terbesar. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan lebih banyak pihak. Harus ada feedback dan solusi bersama,” imbuhnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga pemerintah pusat dapat segera berkoordinasi untuk melakukan kajian komprehensif dan merealisasikan solusi permanen.

“Harapan kami pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat segera bersatu mencari solusi terbaik agar masyarakat aman, pengusaha juga tetap bisa berjalan,” pungkasnya.