Ekonomi Tumbuh, Kebijakan dan Langkah Pemkot Semarang Dinilai Jempolan

JATENG.AKURAT.CO, Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Bangkit Aditya Wiryawan, menilai kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang selama setahun terakhir di bawah kepemimpinan Agustina–Iswar menunjukkan tren positif, terutama dari sisi ekonomi makro.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,3 persen. Sementara itu, Kota Semarang mampu membukukan pertumbuhan sekitar 5,37 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

“Jadi saya menganggap kontribusi Pemkot Semarang untuk mempertahankan laju pertumbuhan itu cukup baik. Selama setahun terakhir stabilitas makro bisa terjaga,” ujarnya belum lama ini.

Menurutnya, stabilitas tersebut turut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Kota Semarang. Walaupun laju penurunannya belum secepat beberapa daerah lain, tren penurunan tetap terjadi dan layak diapresiasi.

“Secara umum saya melihat tren positif ini sebagai satu hal yang bisa diapresiasi,” terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip itu.

Ia menambahkan, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah respons cepat Pemkot dalam menangani persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang dilakukan secara masif dalam setahun terakhir.

Selain itu, program bantuan operasional RT dinilai sebagai langkah yang cukup jenius dalam mendorong belanja masyarakat, sehingga roda ekonomi tetap berputar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tetap berasal dari peran aktif masyarakat.

“Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah itu positif,” katanya.

Dalam aspek pemerataan pembangunan, Bangkit mengakui infrastruktur di wilayah pusat kota relatif lebih baik dibandingkan daerah pinggiran dan perbatasan. Kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan apabila tidak segera diatasi.

Sementara itu, program transportasi publik gratis seperti feeder dan BRT dinilai sangat membantu masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan.

“Program ini bagus dan bisa diapresiasi. Kalau bisa diperluas, ini sangat membantu pengeluaran anak sekolah dan masyarakat yang masih kekurangan akses transportasi,” jelasnya.

Ke depan, tantangan besar Pemkot Semarang masih berkutat pada persoalan rob di wilayah utara kota. Ia menilai pemerintah kota memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan tersebut secara mandiri, sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif serta sinergi dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan tanggul laut.

Selain fokus pada infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penduduk.

“Mungkin kemiskinan bukan masalah utama di Semarang, tapi ketimpangannya. Diharapkan muncul inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang benar-benar berhasil,” pungkasnya.