Tawa yang Menggugat, Rahmat Menilai Mens Rea Pandji Menguji Batas Politik, Kekuasaan, dan Demokrasi

JATENG.AKURAT.CO, Tawa pecah di ruang pertunjukan stand up comedy “Mens Rea” milik Pandji Pragiwaksono. Namun di luar panggung, gelombang perdebatan justru menguat. 

Materi satire politik yang dibawakan komika senior itu memicu kontroversi nasional. Dia dipuji sebagai kritik sosial yang cerdas, sekaligus dikecam sebagai penghinaan terhadap figur publik.

Dalam pertunjukan tersebut, Pandji menyentuh isu-isu sensitif seperti dinamika kekuasaan pasca-Pemilu 2024, budaya hukum, relasi elit politik, hingga sindiran terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Formatnya komedi, tetapi muatannya serius.

Respons publik pun terbelah. Sebagian memuji keberanian Pandji mengangkat isu yang jarang disentuh secara terbuka. Sebagian lain menilai materi itu melampaui batas etika dan berpotensi memecah belah.

Kontroversi memuncak ketika sejumlah kelompok masyarakat melaporkan Pandji ke kepolisian, menuding materinya mengandung unsur penghinaan, fitnah, bahkan penistaan. Namun laporan itu juga menuai kritik karena dinilai berlebihan dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.

Peneliti bahasa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rahmat Petuguran, menilai polemik ini harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas. Menurutnya, humor sejak awal memang tidak pernah netral.

“Humor itu tidak pernah hanya menjadi candaan. Ia selalu politis karena lahir dari relasi sosial, relasi kuasa, dan kegelisahan bersama,” kata Rahmat, Sabtu (10/1/2026).

Dalam risetnya, Rahmat menemukan bahwa humor selalu digunakan dalam konteks kekuasaan, baik untuk memperkuat dominasi maupun untuk melawannya.

“Humor bisa dipakai penguasa untuk memperkuat hegemoni. Tapi bisa juga dipakai masyarakat untuk melakukan perlawanan. Bentuknya bisa satire, parodi, ironi, sampai anekdot,” ujarnya.

Tradisi itu, menurutnya, sudah lama hidup di Indonesia dari ketoprak, ludruk, dan lenong hingga stand up comedy modern.

Humor Itu Menyakitkan

Rahmat menjelaskan bahwa humor bekerja melalui apa yang disebut sebagai skrip sosial, asumsi, pengetahuan bersama, dan kegelisahan kolektif.

“Kalau tidak ada pengetahuan bersama dan kegelisahan bersama, humor tidak akan bekerja. Tidak akan lucu, tidak akan relate,” katanya.

Namun karena itulah humor sering terasa tajam.

“Humor memunculkan kontradiksi, ambiguitas, dan kejutan. Di situ letak daya kritisnya, tapi juga potensi lukanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, klaim bahwa humor hanyalah “sekadar bercanda” justru sering menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab sosial.

“Ketika humor diklaim sebagai ‘sekadar guyon’, sifat politisnya justru makin tampak,” kata Rahmat.

Humor Para Presiden

Dalam penelitiannya tentang komunikasi politik, Rahmat menemukan bahwa humor juga digunakan oleh para presiden Indonesia.

“Sukarno, Gus Dur, SBY, dan Jokowi sama-sama menggunakan humor sebagai strategi komunikasi,” ujarnya.

Ia menyebut Jokowi sebagai presiden yang paling produktif menggunakan humor agresif.

“Pilihan humor mencerminkan strategi, posisi kuasa, sekaligus kecerdasan komunikatif,” katanya.

Karena itu, menurutnya, sikap penguasa terhadap kritik berbentuk humor justru menjadi ukuran kedewasaan demokrasi.

“Respons penguasa terhadap humor membuktikan seberapa dewasa demokrasi kita,” tegasnya.

Rahmat menilai wajar jika Pandji menggunakan humor sebagai sarana kritik sosial.

“Humor punya kekuatan emosional, estetik, dan intelektual untuk menyampaikan kritik dengan cara yang lebih bisa diterima publik,” katanya.

Namun ia mengingatkan bahwa humor bukan wilayah tanpa konsekuensi.

“Humor itu kuat. Ia bisa membuka kesadaran, tapi juga bisa melukai. Karena itu tanggung jawab moral tetap ada,” ujarnya.

Kontroversi “Mens Rea” akhirnya bukan hanya tentang Pandji, melainkan tentang sejauh mana ruang kebebasan berekspresi dijaga di Indonesia.

Di satu sisi ada tuntutan kesopanan, stabilitas, dan penghormatan terhadap simbol kekuasaan. Di sisi lain ada kebutuhan kritik, refleksi, dan kebebasan artistik.

Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah Pandji lucu atau tidak, melainkan: sejauh mana demokrasi Indonesia sanggup menertawakan dirinya sendiri?

Seperti disimpulkan Rahmat, humor itu cermin, adang kita tidak marah karena ia salah, tapi karena ia terlalu tepat.