Adib Beberkan Sebab Money Politics Tak Terendus Aparat

Akurat.co – Pengamat politik UIN Walisongo Semarang, Dr M Kholidul Adib yang hadir dalam Evaluasi SDM Pemilu 2024 mengomentari tingginya partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu.

“Angka partisipasi jateng sangat tinggi, 82,2 persen. Itu menunjukkan kesadaran masyarakat cukup tinggi. Namun masih ada pertanyaan apakah tingginya partisipasi itu karena mobilisasi para caleg, atau gelontoran money politics,” ujarnya pada Jumát (8/11/2024).

Pertanyaan itu sudah Adib lontarkan dalam acara Evaluasi SDM Pemilu 2024 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah pada Kamis malam (7/11/2024) lalu.

Kemudian atas pertanyaan itu, Adib mengatakan bahwa Bawaslu memberikan pernyataan untuk kasus money politics yang tertangani hanya ada satu kasus, yakni di Kudus. Sementara yang lainnya tidak diusut sampai serius.

“Saya sendiri mengatakan bahwa sebenarnya semua orang merasakan keberadaannya, namun memang dalam pembuktiannya cukup berat. Karena dalam regulasi UU Pemilu itu moneypolitics bisa diusut manakala pelakunya adalah calon atau tim pemenangan yang terdaftar di KPU,” bebernya.

Adib melanjutkan, di lapangan pelaku money politics adalah relawan yang tidak terdaftar di KPU sehingga mereka tidak bisa dijerat dengan pasal tindak pidana politik uang.

Adib berharap dari generasi muda yang sat ini masih jadi aktifis yang idealis agar bisa membangun masa depan politik Indonesia sesuai dengan planing Indonesia Emas 2045.

“Sebab kalau money politics dan koruypsi masih merajalela, maka 2045 nanti yang ada bukan keemasan. Karena mental individualis yang korup itu sangat mengancam keutuhan bangsa serta mengancam masa depan generasi muda yang seharusnya mendapat fasilitas pendidikan dan kreasi dari negara,” bebernya.

Adib berpendapat bahwa generasi emas itu harus dididik sebagai generasi emas yang mandiri, tidak korupsi, tidak individualis, dan bermental petarung untuk membangun bangsa.

Adib juga mengevaluasi, masuknya money politics itu muncul karena sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat persaingan caleg sangat sengit, bahkan di internal partai itu sendiri karena mereka berkompetisi untuk mendapatkan suara terbanyak.

“Karena calegnya kadang-kadang gak punya karya di masyarakat yang bisa diakui. Akhirnya untuk menang ya mereka memainkan money politics melalui relawan yang tidak terdaftar,” tutupnya.