BKKBN Dorong Penganggaran untuk Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, Hasto: Harus Jelas dan Transparan

AKURAT.CO SEMARANG, Penanganan dan penuruan angka stunting, masih menjadi prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2024.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun meminta agar penganggaran untuk percepatan penurunan stunting di daerah harus transparan dan jelas.

Tercatat, pada TA 2024 total pagu anggaran BKKBN adalah sebesar RP 4,249 T, maka perlu disusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan distribusi pagu anggaran.

Baca Juga: Kecewa Kepemimpinan Wasit, PSCS Cilacap Layangkan Surat Protes

Khususnya, dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024, termasuk penurunan angka stunting.

Pernyataan ini disampaikan Hasto Wardoyo saat menghadiri acara Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II Program Bangga Kencana TA 2024 di Semarang, Senin malam 19 September 2023.

"Khusus dari pusat, kita mendorong daerah melalui informasi yang transparan dan jelas. Kita tahu bahwa tidak semua daerah mendapatkan dana alokasi anggaran (DAK), sehingga kita selalu sampaikan kepada kepala daerah dan jajarannya untuk memberikan suplemen atau komplemen dalam penganggarannya di daerah itu untuk percepatan penurunan stunting," tandasnya.

Baca Juga: Menikmati Suasana Kota Solo dan Berfoto di Taman di Keris Cafe and Kitchen

Ditegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh BKKBN saja, namun juga perlu didukung oleh seluruh lapisan stakeholder, termasuk dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Salah satunya lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, untuk menekan angka stunting.

Selain itu Hasto juga mendorong peran serta seluruh pemerintah kabupaten kota, dalam penanganan stunting di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Liburan Singkat, Coba Terapkan 5 Tips Mengumpulkan Dana yang Efektif Berikut Ini

Termasuk dalam penganggaran anggaran untuk persoalan stunting.

Pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun strategi untuk bertemu kepala desa, agar kepala desa juga turut mengalokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting.

Meski prevalensi penurunan stunting di Jawa Tengah sudah cukup baik, dari sebelumnya berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 20,8 persen menjadi 10 persen di tahun 2023 (hitungan sementara), tetapi menurut Hasto masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Baca Juga: Pj Gubernur Jateng Minta Petugas Antisipasi Kebakaran TPA Jatibarang Tak Meluas

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Jateng  juga menegaskan pentingnya kerja sama, konvergensi, dan kolaborasi dalam rangka percepatan penurunan stunting, khususnya di Jateng.

"Jadi memang konvergensi dan kolaborasi terus kita lakukan, karena ini permasalahan kita bersama. Lalu, penanganan itu harus di semua lini, bahwa di lingkup masyarakat, ibu-ibu PKK, RT/RW kita libatkan untuk penurunan stunting.

Baca Juga: Bingung Memulai Orbolan dengan Orang Baru, Cobalah 4 Topik Obrolan Ini!

Sumarno juga menegaskan bahwa stunting adalah program prioritas nasional, sehingga setiap daerah wajib mengatur penganggarannya.

"Siapapun kepala daerahnya itu ada indikator (penurunan stunting), itu yang harus kita kejar, selalu. Kalau kita bicara itu, tentu saja penganggarannya kita atur juga," tandasnya.***