Menyongsong Indonesia Maju Berawal dari Sebuah Data: Ketika Kolaborasi Menjadi Nafas Sensus Ekonomi 2026

JATENG.AKURAT.CO, Pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang petugas Sensus Ekonomi menyapa dengan ramah, memperkenalkan diri, lalu menjelaskan maksud kedatangannya.

Di balik senyum hangat itu, tak jarang muncul pertanyaan yang sama dari warga.

"Data ini nanti dipakai untuk pajak ya?"

Pertanyaan tersebut menjadi potret kecil tantangan yang dihadapi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Padahal, di balik setiap jawaban yang diberikan masyarakat, tersimpan fondasi penting bagi arah pembangunan Indonesia beberapa tahun ke depan.

Itulah sebabnya Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan mendata usaha.

Ia adalah ikhtiar bersama untuk memotret denyut perekonomian bangsa secara utuh, agar setiap kebijakan pemerintah lahir berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Mengusung tema "Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia Maju", BPS mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat.

Sebab dari data itulah pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, investasi, penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan.

Namun keberhasilan sensus, menurut berbagai pihak, tidak bisa hanya dibebankan kepada ribuan petugas yang setiap hari mengetuk pintu rumah maupun tempat usaha.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Faridah, menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Yang paling utama pastinya kolaborasi harus dimaksimalkan. Di beberapa kabupaten dan kota kami melihat sudah ada yang melibatkan opinion leader, tidak harus tokoh formal, tetapi pihak-pihak yang memang dipercaya masyarakat, seperti influencer atau figur yang memiliki banyak pengikut," ujarnya.

Menurut Siti, masyarakat akan lebih mudah menerima informasi apabila disampaikan oleh sosok yang mereka kenal dan percaya.

Karena itu, selain pemerintah dan BPS, peran tokoh masyarakat, RT, RW, komunitas, media massa hingga kreator konten dinilai sangat penting untuk mengedukasi publik mengenai pentingnya sensus.

Menghapus Kekhawatiran, Menumbuhkan Kepercayaan

Di lapangan, tantangan terbesar bukan hanya soal menjangkau wilayah, tetapi juga membangun kepercayaan.

Masih banyak masyarakat yang khawatir data usahanya akan digunakan sebagai dasar penarikan pajak. Kekhawatiran itulah yang menurut Siti harus segera diluruskan melalui sosialisasi yang masif.

"Perlu dikomunikasikan bahwa data sensus ini murni untuk pemetaan. Pengelolaannya berbeda dan tidak serta-merta dijadikan daftar wajib pajak. Pajak tetap memiliki mekanisme tersendiri," katanya.

Ia menjelaskan, data yang terkumpul justru menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat.

"Kalau data kita salah, maka kebijakannya juga akan tidak tepat. Data hari ini akan digunakan untuk kebijakan pembangunan satu, dua hingga tiga tahun ke depan," ujarnya.

Bahkan, menurutnya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat ketika data ekonomi tersusun secara lengkap.

"Ketika aset dan aktivitas ekonomi terdata dengan baik, nantinya saat ada skema kebijakan pemerintah, masyarakat bisa menjadi salah satu penerima manfaat. Ini sisi positif yang harus disampaikan kepada masyarakat," tuturnya.

Ketika Teknologi Menjadi Sahabat Petugas Sensus

Di era digital, mengetuk pintu rumah saja tidak lagi cukup.

Siti Faridah mengibaratkan strategi sosialisasi sebagai perpaduan antara "serangan darat" dan "serangan udara".

Petugas tetap turun langsung ke lapangan, tetapi informasi juga harus hadir di ruang digital tempat masyarakat menghabiskan waktunya.

"Kalau hanya mengandalkan serangan darat pasti akan terkendala. Harus ada serangan udara melalui media online, TikTok, Instagram, grup WhatsApp, radio, sampai running text kalau perlu dioptimalkan semuanya," katanya.

Pendekatan digital dinilai semakin penting untuk menjangkau kawasan perumahan tertutup, kompleks elite maupun kawasan industri yang selama ini cukup sulit diakses petugas.

Semua Bergerak Bersama

Semangat yang sama disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo.

Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kota Semarang menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data terbaru, capaian pendataan telah mencapai 42,69 persen.

"Alhamdulillah sudah meningkat menjadi 42,69 persen. Mudah-mudahan dengan capaian itu, target sampai akhir Agustus bisa selesai," ujarnya.

Meski demikian, menurutnya perjalanan menuju target masih membutuhkan dukungan semua pihak.

Ia berharap pemerintah daerah, kelurahan, kecamatan, RT dan RW semakin aktif membantu petugas sensus, terutama di kawasan yang aksesnya masih terbatas.

"Di perumahan-perumahan tertentu petugas cukup kesulitan mengakses wilayah. Karena itu perlu dukungan pemerintah kewilayahan agar proses pendataan berjalan lebih lancar," katanya.

Joko juga mengajak masyarakat tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai sensus.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena sensus ini dilindungi oleh undang-undang. BPS wajib menjaga kerahasiaan data sehingga masyarakat tetap aman," tegasnya.

Menurutnya, informasi mengenai Sensus Ekonomi sebaiknya diperoleh dari media yang kredibel maupun penjelasan resmi BPS agar masyarakat tidak terpengaruh kabar yang menyesatkan.

Pelaku UMKM Menjadi Bagian Penting

Di sudut-sudut kota, jutaan pelaku UMKM menjadi denyut utama perekonomian Indonesia.

Karena itu, Joko berharap para pelaku usaha mikro dan kecil tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus.

"Teman-teman pelaku usaha kecil tidak perlu khawatir. Justru dengan data yang akurat pemerintah bisa menyusun kebijakan yang tepat untuk mendukung perkembangan usaha mereka," ujarnya.

Data tersebut nantinya menjadi dasar berbagai program pembinaan, pelatihan, pemasaran, akses pembiayaan hingga pendampingan usaha agar benar-benar menyasar pelaku usaha yang membutuhkan.

Dari Sebuah Angka Menjadi Harapan

Menjelang berakhirnya masa pendataan pada 31 Agustus 2026, Ombudsman Jawa Tengah mendorong BPS memetakan wilayah berdasarkan capaian sensus.

Daerah dengan realisasi terendah perlu mendapat perhatian lebih melalui penambahan petugas maupun strategi komunikasi yang lebih efektif.

"Kalau kami, dibuat klaster. Daerah mana yang capaiannya paling rendah, itu dievaluasi kenapa masih rendah. Kalau memang kekurangan petugas, ya tambahkan personel di wilayah tersebut," kata Siti Faridah.

Sebaliknya, daerah yang berhasil mencapai target juga layak memperoleh apresiasi agar menjadi motivasi bagi wilayah lain.

Gagasan tersebut mendapat dukungan DPRD Kota Semarang.

"Saya kira ini inisiatif yang bagus dari Ibu Wali Kota. Mudah-mudahan masyarakat juga menyambut dengan baik dan petugas di lapangan semakin bersemangat menjalankan tugasnya," ujar Joko.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi bukanlah sekadar kumpulan angka di atas lembar kuesioner.

Di balik setiap data yang diberikan masyarakat, tersimpan harapan akan pembangunan yang lebih adil, program yang lebih tepat sasaran, UMKM yang semakin berkembang, investasi yang semakin tumbuh, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan lebih merata.

Menyongsong Indonesia Maju memang dimulai dari banyak hal.

Salah satunya adalah kesediaan setiap warga untuk membuka pintu, meluangkan sedikit waktu, dan memberikan data yang benar.

Karena ketika masyarakat, pemerintah, media, tokoh masyarakat, dan para petugas sensus berjalan bersama, data bukan lagi sekadar angka, melainkan fondasi masa depan bangsa.

***