Hindari Pinjol Ilegal, KUR BRI Jadi Solusi Permodalan Aman bagi Pelaku UMKM

JATENG.AKURAT.CO, Di tengah tingginya kebutuhan modal usaha, tidak sedikit masyarakat yang tergoda memanfaatkan pinjaman online (pinjol) ilegal karena prosesnya dianggap cepat dan mudah.

Namun di balik kemudahan itu, risiko bunga mencekik, intimidasi hingga penyalahgunaan data pribadi kerap menjadi ancaman.

Karena itu, akses pembiayaan resmi dan terjangkau menjadi pilihan penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu alternatif pembiayaan legal yang terus diperluas aksesnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Melalui program ini, BRI terus mempercepat penyaluran pembiayaan produktif guna membantu pelaku usaha berkembang tanpa harus terjebak praktik pinjaman ilegal.

Regional Micro Banking Head BRI Region Semarang, Hery Nofriady, mengatakan penyaluran KUR di wilayah Regional Office (RO) Semarang terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Penyaluran KUR BRI sepanjang 2025. FOTO AI/Arixc Ardana

Sepanjang 2025, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp17,04 triliun kepada ratusan ribu pelaku usaha.

“Sepanjang 2025, penyaluran KUR di wilayah RO Semarang mencapai 397.070 debitur dengan total plafon Rp17,04 triliun,” ujarnya saat kegiatan BRI Media Lunch di Aroem Resto Semarang, Selasa (14/4/2026).

Dari total tersebut, mayoritas pembiayaan berasal dari skema KUR Mikro dengan jumlah 394.031 debitur dan nilai plafon mencapai Rp16,14 triliun.

Sementara itu, KUR Kecil disalurkan kepada 3.039 debitur dengan total plafon sekitar Rp903,78 miliar.

Menurut Hery, sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar penyaluran KUR karena banyak pelaku UMKM bergerak pada bidang tersebut.

Pada 2025, sektor perdagangan besar dan eceran tercatat menerima pembiayaan untuk 172.176 debitur dengan total plafon sekitar Rp6,86 triliun.

Selain perdagangan, sektor produktif lain seperti pertanian, perburuan dan kehutanan juga menjadi fokus pembiayaan.

Sepanjang 2025, sektor ini menjangkau 50.512 debitur dengan nilai plafon mencapai Rp2,24 triliun.

“Perdagangan masih menjadi sektor terbesar karena sebagian besar pelaku UMKM bergerak di sektor tersebut,” katanya.

Memasuki 2026, tren penyaluran KUR tetap menunjukkan kinerja positif.

Hingga akhir Maret 2026 atau triwulan pertama, BRI RO Semarang telah menyalurkan KUR kepada 113.246 debitur dengan total plafon mencapai Rp5,63 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas KUR Mikro untuk 106.709 debitur senilai Rp4,78 triliun, KUR Kecil bagi 585 debitur dengan plafon Rp161,57 miliar, serta skema KPP yang menjangkau 5.952 debitur dengan nilai Rp684,39 miliar.

“Penyaluran KUR pada triwulan pertama 2026 sudah mencapai 113.246 debitur dengan plafon Rp5,63 triliun,” jelasnya.

Jika dilihat dari sektor usaha, perdagangan masih mendominasi pada Januari–Maret 2026 dengan 46.957 debitur dan total pembiayaan sekitar Rp2,07 triliun.

Disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebanyak 18.633 debitur dengan plafon Rp854,31 miliar.

Hery menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan dan pertanian masih menjadi penopang utama aktivitas UMKM di wilayah Jawa Tengah.

“Hal ini menunjukkan sektor perdagangan dan pertanian masih menjadi motor utama aktivitas UMKM di wilayah Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sementara itu, wilayah dengan realisasi penyaluran tertinggi masih didominasi oleh BO Pati, BO Purwodadi dan BO Brebes.

Dari sisi daerah, kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Pati, Grobogan dan Brebes.

Di tengah maraknya pinjol ilegal, KUR dinilai menjadi opsi pembiayaan yang lebih aman, tepat guna, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

“BRI akan terus memperluas akses pembiayaan agar UMKM bisa berkembang dan naik kelas,” pungkas Hery.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan juga menjadi perhatian serius regulator keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman ilegal maupun investasi bodong.

Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan masih maraknya kasus penipuan keuangan menjadi indikator bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat cukup tinggi.

Namun kebutuhan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah terjebak praktik ilegal.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara nasional mencapai 80,51 persen.

Namun tingkat pemahaman atau literasi keuangan masih berada di angka 66,46 persen.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan tetapi belum memahami risiko dan cara memilih produk keuangan yang aman.

“Masih lebarnya jarak antara inklusi dan literasi keuangan membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pembiayaan yang resmi, legal, dan berada di bawah pengawasan OJK.

***