Krisis Energi Global, Negara-negara Asia Hidupkan Kembali Kebijakan WFH dan Stimulus ala Pandemi

JATENG.AKURAT.CO, Dampak perang Iran terhadap pasokan energi global mulai terasa hingga ke Asia.

Kawasan yang membeli lebih dari 80 persen minyak mentah yang melewati Selat Hormuz ini kini berada di garis depan krisis.

Sejak Iran hampir sepenuhnya memblokir jalur strategis tersebut pada 28 Februari 2026, harga bahan bakar melonjak dan pasokan terancam.

Menyusul rekomendasi International Energy Agency (IEA), sejumlah negara Asia mulai mempertimbangkan kembali kebijakan yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19: bekerja dari rumah (work from home/WFH), penghematan energi, hingga stimulus ekonomi untuk rumah tangga rentan.

Meski belum ada yang menerapkan WFH secara penuh, pemerintah di berbagai negara menyatakan opsi tersebut sedang dalam kajian serius.

Korea Selatan, Filipina, Pakistan, hingga Singapura mulai melirik langkah-langkah pengurangan konsumsi energi, baik melalui pengaturan jam kerja, kampanye hemat listrik, hingga pembatasan perjalanan dinas.

Beberapa negara bahkan kembali menggelontorkan subsidi BBM dan bantuan tunai untuk menekan beban masyarakat di tengah inflasi yang terus merangkak naik.

Baca Juga: Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan 100 Persen di Aplikasi JMO, Peserta PHK hingga Pensiun Bisa Cairkan Saldo

Korea Selatan: WFH dan Kampanye Hemat Energi

Menteri Energi Korea Selatan Kim Sung-whan menyatakan bahwa usulan IEA untuk menerapkan WFH adalah ide yang patut dipertimbangkan.

“Kami akan berkonsultasi dengan kementerian terkait dan secara aktif mempertimbangkan langkah-langkah untuk bekerja dari rumah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kampanye publik yang mengimbau masyarakat mengurangi durasi mandi, mengisi daya ponsel pada siang hari, serta menggunakan penyedot debu pada akhir pekan—langkah-langkah sederhana yang diharapkan dapat memangkas konsumsi listrik secara signifikan.

Filipina: Darurat Energi Nasional

Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, menyebut konflik tersebut menimbulkan “bahaya yang segera” bagi pasokan energi negara.

Sebelumnya, pemerintah telah mempersingkat minggu kerja di sejumlah kantor pemerintahan.

Langkah ini diambil di tengah ancaman mogok pekerja transportasi akibat kenaikan harga BBM yang tidak terkendali.

Baca Juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di 25 Provinsi, Sejumlah Wilayah Masuk Status Siaga

Pakistan dan Sri Lanka: Libur Sekolah dan Penghematan Ekstrem

Pakistan menutup sekolah selama dua minggu dan menginstruksikan pegawai kantor untuk lebih banyak bekerja dari rumah.

Sementara Sri Lanka, yang masih berjuang pulih dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya, menetapkan hari libur publik setiap Rabu untuk memperpanjang pasokan bahan bakar yang semakin menipis.

Kebijakan ini menjadi pengingat pahit akan masa sulit yang pernah dialami negara tersebut.

Jepang dan Selandia Baru: Stimulus untuk Rakyat

Jepang menggelontorkan 800 miliar yen (sekitar US$5 miliar) dari dana cadangan untuk subsidi guna menjaga harga bensin tetap di kisaran 170 yen per liter.

Kebijakan ini diperkirakan menelan biaya hingga 300 miliar yen per bulan.

Di Selandia Baru, Menteri Keuangan Nicola Willis mengumumkan bantuan keuangan sementara sebesar 50 dolar Selandia Baru per minggu mulai April untuk keluarga berpenghasilan rendah.

“Kami tahu keluarga-keluarga ini akan terdampak sangat keras. Kami memberikan bantuan tepat waktu bagi mereka,” ujarnya.

Singapura dan Thailand: Hemat Listrik dan Hindari Jas

Singapura mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan peralatan hemat energi, beralih ke kendaraan listrik, serta menaikkan suhu pendingin ruangan.

Sementara di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan birokrat untuk menunda perjalanan luar negeri, mengatur suhu AC di atas 25 derajat Celsius, menghindari jas dan dasi, menggunakan tangga daripada lift, serta bekerja dari rumah.

Langkah-langkah ini diambil untuk mengurangi konsumsi listrik di gedung perkantoran.

Australia: Panic Buying dan Sanksi Kenaikan Harga

Di Australia, ratusan pompa bensin kehabisan stok akibat panic buying dan kekurangan pasokan, terutama di wilayah terpencil.

Pemerintah memperkenalkan undang-undang untuk menggandakan sanksi terhadap praktik kenaikan harga bahan bakar yang tidak wajar.

Sejumlah negara Asia juga telah melepas cadangan bensin dan solar domestik serta melonggarkan sementara standar kualitas bahan bakar untuk meningkatkan pasokan.

Dilema Bank Sentral: Inflasi atau Pertumbuhan?

Berbeda dengan masa pandemi, bank sentral di Asia kini tidak buru-buru menurunkan suku bunga.

Sebaliknya, sebagian justru mempertimbangkan kenaikan. Bank Sentral Australia telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini, mengutip risiko energi terhadap inflasi sebagai alasan untuk menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 10 bulan.

Investor juga memperkirakan Jepang, Inggris, dan Eropa akan menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan.

Ekonom global utama di Capital Economics, Jennifer McKeown, mengatakan bank sentral menghadapi dilema klasik.

“Ketika harga minyak melonjak, inflasi meningkat tetapi pertumbuhan bisa melemah. Respons yang tepat sangat bergantung pada alasan kenaikan harga minyak, seberapa lama guncangan berlangsung, dan apakah ekspektasi inflasi berisiko,” tegasnya.

Risiko dan Dampak

• Inflasi Melonjak: Kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya, membebani daya beli masyarakat.

• Gangguan Rantai Pasok: Blokade Selat Hormuz dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik global.

• Ketimpangan Sosial: Rumah tangga berpenghasilan rendah paling rentan terdampak kenaikan harga energi.

• Tekanan Fiskal: Subsidi BBM dan bantuan sosial akan membebani anggaran negara, terutama bagi negara dengan cadangan devisa terbatas.

FAQ Seputar Krisis Energi

Q: Mengapa negara-negara Asia kembali ke kebijakan WFH?
A: WFH dianggap dapat mengurangi konsumsi BBM untuk transportasi dan listrik di gedung perkantoran, membantu mengurangi tekanan pasokan energi di tengah krisis.

Q: Apakah Indonesia juga akan menerapkan kebijakan serupa?
A: Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyatakan akan menerapkan WFH satu hari dalam sepekan untuk ASN setelah Lebaran 2026, sebagai bagian dari efisiensi energi.

Q: Berapa lama krisis ini diperkirakan berlangsung?
A: Bergantung pada durasi konflik Iran dan respons negara-negara produsen minyak. IEA telah menyepakati pelepasan 400 juta barel minyak dari cadangan strategis untuk meredam dampak jangka pendek.

Q: Apakah ada risiko kelangkaan BBM di Asia?
A: Risiko ada, terutama jika konflik berkepanjangan. Namun sejumlah negara telah melepas cadangan strategis dan melonggarkan standar kualitas untuk memperpanjang pasokan.

Q: Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu?
A: Menghemat energi di rumah, menggunakan transportasi umum, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, dan mematuhi kebijakan pemerintah seperti WFH jika diterapkan.

Krisis energi yang dipicu perang Iran menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi Asia.

Di tengah ancaman inflasi dan perlambatan pertumbuhan, kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan saat pandemi kembali dihidupkan.

Namun kali ini, tantangan lebih kompleks karena bank sentral tidak lagi memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga secara agresif.

Dunia kini menanti apakah langkah-langkah penghematan dan stimulus ini cukup untuk membawa Asia melewati badai tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang.