Permasalahan SPMB Kota Semarang Disorot, Transparansi dan Skema Seleksi Jadi Tantangan Utama

JATENG.AKURAT.CO, Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Semarang kembali menuai sorotan. Sejumlah catatan kritis muncul, mulai dari dugaan kecurangan pada jalur mutasi, ketimpangan pada jalur prestasi, hingga kesiapan program sekolah swasta gratis yang dinilai belum sepenuhnya matang.

Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, Ronny Maryanto, mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan tahun sebelumnya ditemukan indikasi penyimpangan, khususnya pada jalur mutasi. Ia menyebut terdapat praktik yang mengarah pada manipulasi data demi meloloskan calon siswa.

“Jalur mutasi ini kemarin ada yang bisa dibilang abal-abal. Ada kecenderungan fraud di situ,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah implementasi jalur prestasi. Saat ini, sistem SPMB di Kota Semarang masih menggabungkan prestasi akademik dan non-akademik dalam satu skema penilaian berbasis penambahan poin. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakadilan.

Menurut Ronny, siswa dengan prestasi akademik justru berpotensi kalah bersaing dengan siswa berprestasi non-akademik karena perbedaan bobot penilaian yang tidak proporsional. Prestasi akademik yang memiliki tingkatan jelas seperti nasional dan provinsi hanya mendapat tambahan poin terbatas, sehingga tidak mencerminkan capaian secara optimal.

“Ini menjadi keluhan. Yang akademik bisa kalah dengan non-akademik karena sistem poinnya disatukan,” jelasnya.

Sementara itu, pada jalur afirmasi, aturan sebenarnya sudah cukup jelas. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta mempertimbangkan faktor domisili kewilayahan. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Di sisi lain, kebijakan penambahan sekolah swasta dalam program sekolah gratis melalui sistem SPMB juga menimbulkan pertanyaan. Pemerintah dinilai perlu memastikan kejelasan kriteria penerima manfaat serta kesiapan sekolah swasta yang terlibat.

Ronny menyoroti keterbatasan skema pembiayaan sebagai tantangan utama. Dengan estimasi biaya sekitar Rp1,5 juta per siswa, tidak semua sekolah swasta, terutama yang memiliki standar operasional tinggi, mampu bergabung dalam program tersebut.

“Sekolah swasta favorit dengan biaya operasional Rp2 juta sampai Rp3 juta per siswa tentu sulit ikut. Jadi program ini belum bisa menjangkau semua sekolah swasta,” ungkapnya.

Selain itu, data terkait jumlah dan distribusi sekolah swasta yang tergabung dalam program ini juga belum sepenuhnya terbuka ke publik. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Langkah Perbaikan yang Diperlukan

Untuk memperbaiki berbagai persoalan tersebut, sejumlah langkah strategis dinilai perlu segera dilakukan Pemerintah Kota Semarang:

Pertama, memperketat verifikasi pada jalur mutasi guna mencegah praktik kecurangan. Validasi data harus dilakukan secara berlapis dengan melibatkan instansi terkait.

Kedua, melakukan pemisahan skema penilaian antara prestasi akademik dan non-akademik. Dengan demikian, masing-masing jalur dapat memiliki indikator yang lebih adil dan proporsional.

Ketiga, memperjelas aturan teknis terkait penambahan poin dalam seleksi, sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun ketimpangan.

Keempat, memperkuat pengawasan pada jalur afirmasi agar benar-benar menyasar kelompok yang berhak.

Kelima, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah swasta gratis, termasuk transparansi data, kesiapan sekolah, serta kecukupan anggaran agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai perbaikan tersebut, SPMB di Kota Semarang diharapkan tidak hanya berjalan lebih transparan, tetapi juga mampu menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.