Iswar dan Pilus Hadiri Sekolah Pemuda UIN Walisongo, Dialognya Santai Namun Dinamis

JATENG.AKURAT.CO, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman (Pilus) menghadiri Sekolah Pemuda Walisongo "Rekonstruksi Peran Strategis Pemuda: Menjawab Tantangan Pendidikan, Demokrasi Politik, dan Penegakan Hukum di Indonesia” pada Selasa (23/9/2025).

Dalam acara yang dilakukan di ruang theater lantai 4 rektorat UIN Walisongo Semarang itu, Iswar dan Pilus berdialog dengan mahasiswa dalam suasana santai namun dinamis.

Dialog tersebut juga menghadirkan pengamat politik Jawa Tengah sekaligus peniliti C-Polsis FISIP UIN Walisongo Semarang, Dr Nur Syamsuddin.

Dalam dialog, Iswar menyampaikan kepada para mahasiswa harus terus melakukan komunikasi politik dengan para pengambil kebijakan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dia sekaligus berpesan agar para mahasiswa aktif di organisasi

“Tentang komunikasi politik harus terus dilakukan oleh mahasiswa. Banyak pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan, itu jangan hanya dibikin untuk paguyuban nongkrong. Tapi jadikanlah organisasi pemuda untuk mengawal dan berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan,” bebernya. 

Iswar meminta para mahasiswa jangan berhenti berkiprah untuk melakukan perubahan sekaligus mengawal kepemimpinan agar tercapai kemajuan.

“Jangan berhenti berkiprah untuk merubah. Sudah banyak manfaat dari kebijakam otonomi daerah yang jika pemimpin daerahnya baik maka daerah tersebut akan maju. Tapi jika pemimpin daerahnya jelek, maka daerahnya pasti mengalami kemunduran,” ungkapnya.

Selain itu, Iswar menyampaikan bahwa kerja-kerja politik harus diiringi dengan advokasi di masyarakat bawah agar kebijakan yang diambil para pemimpin sesuai dan selaras dengan kebutuhan warga. 

“Kerja-kerja politik perlu ada advokasi untuk warga agar setiap kebijakan pemerintah menyentuh dan selaras dengan kebutuhan warga. Seperti kebijakan ekonomi agar mewujud menjadi kesejahteraan bagi warga maka harua ada advokasi. Siapa yang melakukan advokasi? Tentunya pemuda dan mahasiswa,” jelasnya. 

Kemudian, Ketua DPRD Kota Semarang, kadar Lusman atau akrab disapa Pilus menyampaikan agar mahasiswa menjadi pemimpin yang dikehendak.

“Jadilah pemimpin yang dikehendaki. Keberadaannya diharapkan dan ketiadaannya dirindukan,” ujarnya.

Selain itu, Pilus berpesan agar kelak jika dari para mahasiswa UIN Walisongo Semarang menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang bermanfaat untuk rakyat dan jangan arogan.

“Jadilah pemimpin yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan arogan,” tegasnya.

Kemudian Dr Nur Syamsuddin mengatakan dirinya mengajak para mahasiswa agar mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk melihat seberapa menyentuh kebijakan Pemkot Semarang terhadap warga.

“Mohon maaf pak Ketua (DPRD) dan Pak Wakil (Wali Kota). Saya provokasi mahasiswa untuk melihat RPJMD Kota Semarang. Terus memohon untuk Pengkajian program kepemudaan dan bedah APBD Kota Semarang. Saya mendidik mahasiswa untuk belajar meneliti proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah,” ungkapnya. 

Beberapa peserta kemudian mengajukan timbal balik dengan merespon setiap pernyataan dari Iswar, Pilus, dan Nur Syamsuddin.

Salah satunya adalah Dinda Syafira Maharani, seorang mahasiswi FISIP UIN. Dia bertanya, bolehkan digelar dialog seperti ini setiap ada permasalahan warga.

“Kalau demo di gerbang katanya gak bisa didengar. Nah pertanyaannya apakah kita bisa meminta forum diskusi atau audiensi untuk setiap masalah di Kota Semarang,” tanya Dinda. 

Kemudian Pilus menjawab bahwa pihaknya membuka ruang untuk siapapun dalam memberi masukan, saran, dan kritik.

“Kami memberikan ruang kepada siapapun untuk memberi masukan, saran, dan kritik. Ini wajib saya adakan, agar jika ada Musrenbang mulai dari Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota, setiap pemuda dan remaja dilibatkan,” ungkapnya. 

Kemudian mahasisiwa FISIP UIN WS yang lain, Zaenal, mengkritisi kebiasaan para pejabat yang mengalihkan pembicaraan (ngeles) dalam setiap pembahasan kebijakan. Hal itu, menurut Zaenal, adalah upaya untuk meredam pemikiran kritis.

“Ada upaya meredam pemikiran kritis dengan mengalihkan pembahasan politik ke hal lain,” ujarnya.