Anak Kampung Jadi Rujukan Nasional: Kisah Widhi Handoko Menjaga Nurani Hukum di Jalur Kenotariatan

JATENG.AKURAT.CO, Di tengah hiruk-pikuk dunia hukum yang sering kali dipandang kaku dan transaksional, muncul sosok Prof. Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N., seorang Notaris asal Kota Semarang yang membuktikan bahwa integritas adalah mata uang tertinggi dalam profesi hukum.

Lahir dari keluarga sederhana di pelosok Jawa Tengah, perjalanan hidup Widhi Handoko adalah narasi tentang ketekunan, pengabdian, dan keberanian menjaga nurani.

Kini, ia tidak hanya dikenal sebagai praktisi kawakan, tetapi juga sebagai motor penggerak intelektual di jantung pendidikan tinggi hukum kepolisian.

Bekal Ilmu sebagai Amanah

Sejak kecil, Widhi ditempa oleh nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Baginya, pendidikan bukanlah alat untuk meraih privilese, melainkan sebuah tanggung jawab moral.

"Sejak kecil saya selalu diajarkan bahwa ilmu itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan," ungkapnya saat ditemui di Semarang, Senin (5/1/2026).

Kegelisahan melihat masyarakat kecil yang kehilangan hak tanah karena ketidaktahuan hukum mendorongnya terjun ke bidang hukum pertanahan dan kenotariatan.

Dari Praktisi Hingga Pendidik Korps Polri

Dedikasi Widhi di dunia praktisi berjalan selaras dengan kiprah akademiknya yang gemilang.

Setelah dianugerahi gelar Profesor Kehormatan Ilmu Hukum Kenotariatan dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, langkah pengabdiannya semakin meluas.

Kini, Prof. Widhi mengemban amanah strategis sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung, sebuah institusi yang memiliki kedekatan historis dan operasional dengan Polri.

Di sana, ia bertanggung jawab mencetak doktor-doktor hukum berkualitas, termasuk para perwira Polri, agar memiliki landasan yuridis yang humanis dan berintegritas.

"Menjadi Kaprodi S3 di Universitas Langlangbuana Polri adalah jembatan bagi saya untuk menularkan nilai-nilai kejujuran kepada para penegak hukum. Kita ingin melahirkan akademisi dan praktisi yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga bersih hatinya," tambah Prof. Widhi.

Integritas di Ruang Praktik dan Suara Kritis
Sebagai Notaris, Prof. Widhi dikenal tegas. Ia menekankan bahwa Notaris bukanlah sekadar "mesin stempel", melainkan penjaga kepercayaan publik.

Prinsipnya jelas, lebih baik kehilangan klien daripada kehilangan integritas.

Ketajaman berpikirnya juga terlihat dalam isu Mafia Tanah. Ia menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak bisa dilakukan secara seremonial.

"Kalau mafia tanah hanya ditangani satu instansi, itu seperti memadamkan api dengan segelas air," tegasnya.

Melalui posisinya di Unla, ia terus mendorong integrasi antara hukum kenotariatan dan penegakan hukum kepolisian untuk menutup celah kejahatan pertanahan.

Kontribusi Ilmiah dan Karya Literasi

Prof. Widhi aktif mendokumentasikan pemikirannya melalui berbagai karya yang menjadi rujukan nasional:

Dalam kiprahnya, Widhi Handoko membuat sejumlah buku dan karya ilmiah antara lain;

1. Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif yang diterbitkan Thafa Media, Yogyakarta pada tahun 2014 yang berfokus pada analisis kebijakan hukum pertanahan berdasarkan teori keadilan hukum progresif yang terindeks google scholar dan google book.

2. Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris: Antara Ide dan Realitas yang diterbitkan PT Roda Publika Kreasi pada 2019 yang memberi kritik membangun terhadap posisi notaris dalam struktur hukum dan hubungan dengan negara. Karya ini rerindeks dalam SINTA (Science and Technology Index)

2. Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Tanah Menuju Terciptanya Sistem Pra-pendaftaran Tanah di Tingkat Desa/Kelurahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial yang berfokus pada Kajian sistem pendaftaran tanah yang lebih berlandaskan keadilan sosial. Karya ini juga terindeks di SINTA.

Buku ini ditulis bersama oleh Luluk Lusiati Cahyarini dan Widhi Handoko yang diterbitkan oleh Unissula Press pada 2020.

Kemudian karya ilmiah Prof Widhi Handoko antara lain;

1. “Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal” yang ditulis bersama Supriyadi yang tayang di Jurnal Notarius. Artikel ini fokus membahas peran notaris sebagai pejabat formal dalam pelayanan publik dan kepastian hukum. Selain itu, artikel ini bisa dibaca di E-Journal UNDIP

2. “Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi” yang ditulis beraama Anis Rifdi Wahyudi dalam Jurnal Notarius. Fokus pada isu hukum rangkap jabatan antara notaris dan posisi akademis/administratif di pendidikan tinggi.

Artikel-artikel lain yang mencantumkan Prof Widhi Handoko sebagai penulis (terindeks) dalam Notarius dan jurnal kenotariatan lainnya mencakup topik-topik seperti kewenangan notaris, akta pertanahan, dan isu hukum administratif notaris.

Dalam indeks Garuda Kemdikbud dan Kemenristekdikti, Widhi Handoko tercatat memiliki beberapa dokumen ilmiah (minimal 6 terdaftar) dalam bidang hukum, termasuk soal hukum kenotariatan dan dampak hukum posisi notaris.

Profil akademik di Google Scholar juga menunjukkan aktivitas publikasi akademisnya, khususnya terkait hukum notaris dan pertanahan.

Selain buku dan artikel jurnal, Prof. Widhi Handoko aktif memberikan kuliah umum, seminar, dan diskusi ilmiah tentang hukum kenotariatan, kewenangan notaris, serta perlindungan hukum profesi notaris, yang sering dipublikasikan media atau dokumentasi seminar, misalnya tentang tugas notaris sebagai pejabat negara dan etika profesi.

Menjaga Etika Hukum

Kini, di sela-sela kesibukannya memimpin program doktoral di Bandung dan melayani masyarakat di Semarang, Prof. Widhi terus mengingatkan para mahasiswanya bahwa hukum tanpa hati nurani hanya akan menjadi alat kekuasaan.

"Tugas kita adalah menjaga hukum dan hati tetap berjalan bersama," tutupnya.

Warisan yang ia bangun bukanlah sekadar gelar atau jabatan, melainkan standar moral tinggi bagi profesi Notaris dan wajah penegakan hukum di Indonesia.