Kejati Jateng Monitor SPPG di Seluruh Daerah, Ini Alasan dan Tujuannya

JATENG.AKURAT.CO, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menegaskan kegiatan yang saat ini dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) di berbagai daerah bukanlah pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan sebatas pengumpulan data, pendataan, dan monitoring pelaksanaan program.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jawa Tengah, Arfan Triyono, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada seluruh Kejati untuk memantau pelaksanaan program SPPG di daerah.

"Beberapa minggu lalu memang dilakukan bukan pemeriksaan, tetapi pengumpulan data dan keterangan oleh Kejari-Kejari di Jawa Tengah kepada titik-titik SPPG. Jadi sifatnya hanya pendataan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di SPPG," kata Arfan.

Menurutnya, pendataan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program berjalan di lapangan, termasuk perkembangan kegiatan, kendala yang dihadapi, hingga memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan.

"Tujuannya untuk monitoring pelaksanaan. Apakah sudah sesuai atau belum, bagaimana progres pekerjaannya, bagaimana kegiatannya, apakah ada kendala atau tidak. Itu yang sedang dihimpun," ujarnya.

Arfan menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menyasar SPPG tertentu, melainkan seluruh SPPG yang ada di Jawa Tengah. Namun karena jumlahnya cukup banyak, proses pendataan masih berlangsung secara bertahap.

"Seluruh Kejari memang diminta mendata seluruh SPPG. Tetapi karena jumlahnya banyak, tentu belum semuanya selesai. Saat ini masih sebagian dan masih terus berproses," jelasnya.

Ia juga meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pendataan hanya dilakukan terhadap SPPG tertentu.

"Jadi ini ke semua SPPG, bukan hanya SPPG tertentu saja. Semua SPPG dilakukan pendataan," tegas Arfan.

Lebih lanjut, Arfan menjelaskan Kejati Jawa Tengah hanya meneruskan instruksi dari Kejaksaan Agung kepada seluruh Kejari untuk melakukan pengumpulan data di wilayah masing-masing. Setelah seluruh data terkumpul, hasilnya akan dihimpun oleh Kejati sebelum diteruskan ke pusat.

"Kalau Kejati sifatnya meneruskan instruksi dari Kejaksaan Agung kepada Kejari-Kejari. Nanti setelah seluruh data terkumpul, kami himpun dan diteruskan ke pusat," katanya.

Ia memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut karena proses masih berada pada tahap awal.

"Belum ada temuan karena saat ini masih tahap pengumpulan data. Semuanya masih didata dan itu membutuhkan waktu karena jumlahnya cukup banyak. Persentase penyelesaiannya juga masih kecil karena baru mulai," ungkapnya.

Arfan juga menepis anggapan adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses tersebut. Menurutnya, petugas Kejari langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data berdasarkan surat perintah tugas.

"Teman-teman di daerah turun langsung ke lokasi. Tidak ada pemanggilan. Mereka on the spot melakukan pengumpulan data dengan surat perintah tugas. Sekali lagi ini bukan pemeriksaan, melainkan pengumpulan data," pungkasnya.

***