Dukung UMKM Penyandang Disabilitas, Pajak Jateng I Gelar Business Development Services

AKURAT.CO SEMARANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I, turut berupaya mendorong penguatan perekonomian di sektor UMKM melalui program Business Development Services (BDS).

BDS merupakan program Direktorat Jenderal Pajak, terkait pemberian pelatihan dan bimbingan perpajakan dalam program pembinaan UMKM.

Melalui kegiatan BDS, UMKM dapat mempelajari materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, financial planning, marketing, atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

Baca Juga: Pemkot Semarang Terus Kebut Pembangunan Fasilitas SMPN 45 Semarang

Untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Kanwil DJP Jawa Tengah I turut menggandeng Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah serta Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang (HIMIKS).

Sasaran kegiatan BDS di tahun 2023 ini adalah kelompok masyarakat penyandang disabilitas atau difabel.

Dalam pelaksanaannya, 60 pelaku UMKM difabel turut hadir mengikuti kegiatan ini.

Baca Juga: Empat Program TJSL Pertamina Patra Niaga di Jateng-DIY, Sabet Penghargaan Internasional

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Mahartono yang mewakili Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, menyampaikan rasa terima kasih kepada para UMKM difabel.

“Pertama-tama terima kasih bagi teman-teman semua yang telah hadir mengikuti kegiatan BDS ini, mari kita simak beberapa materi yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya, semoga kita mendapat manfaat,” ujar Mahartono, disela kegiatan yang digelar di kantor tersebut, Semarang, Rabu 30 Agustus 2023.

Dengan adanya kegiatan ini, pihaknya berharap para UMKM difabel dapat mengembangkan usahanya dan lebih mengerti tentang perpajakan sehingga dapat terus maju walaupun terdapat ketidakpastian pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Full Time Hasil Akhir Live Score Timnas Indonesia U17 vs Korea Selatan Laga Uji Coba Malam Ini 30 Agustus 2023

"Dengan begitu, UMKM dapat menjadi penopang dan pemerkuat perekonomian Indonesia," tandasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang UMKM oleh Djoko Tri Saptono, Seksi UKM HIMIKS.

Dalam materinya, Djoko menyampaikan peran UMKM pada perekonomian negara.

Baca Juga: Yalla Shoot TV Score 808 Live Streaming Timnas Indonesia U17 vs Korea Selatan Ilegal, Klik GRATIS Legal DISINI

“Dalam banyak kasus, UMKM juga berperan dalam menjaga keanekaragaman ekonomi dan mencegah konsentrasi ekonomi yang terlalu besar di tangan perusahaan besar,” ujar Djoko.

Dirinya juga menyampaikan peran pemerintah dalam mendukung UMKM di Indonesia.

“Pemerintah dan lembaga keuangan juga sering memberikan dukungan khusus bagi UMKM seperti pelatihan, akses ke pembiayaan yang terjangkau, bimbingan bisnis, dan insentif pajak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan sektor ini,” ujarnya.

Baca Juga: Ubah Minuman Herbal Cair Menjadi Serbuk, Mahasiswa Unwahas Bantu UMKM di Kabupaten Kendal

Pemaparan materi dilanjutkan oleh R. Ganung Harnawa selaku Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Tengah I, yang membahas tentang perpajakan bagi UMKM.

Dalam materinya, Ganung menjelaskan batasan penghasilan bagi UMKM untuk membayar pajak.

“Bagi wajib pajak usahawan atau UMKM, batasan penghasilan untuk membayar pajak adalah 500 juta rupiah dalam setahun. Jadi Bapak/Ibu membayar pajak jika omzetnya sudah melebihi 500 juta rupiah,” ujar Ganung.

Baca Juga: PGPI Sebut Ganjar Sosok Istimewa karena Tak Pernah Membedakan

Ganung juga menyampaikan salah satu program Direktorat Jenderal Pajak yaitu pemadanan NIK sebagai NPWP.

“Mulai 1 Januari 2024 nanti NIK Bapak/Ibu akan dijadikan NPWP, silakan melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP secara online atau bisa juga datang ke kantor pajak terdekat,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal oleh Aprilia Evy Prasetyani selaku Konsultan UMKM Center, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: IDN SCORE 808 Live Streaming Indonesia U-17 vs Korsel Laga Uji Coba Ilegal, Tonton GRATIS di Indosiar SEKARANG

Dalam materinya, Evy menyampaikan manfaat apabila UMKM memiliki produk dengan sertifikasi halal.

“Dengan adanya sertifikasi halal pada produk UMKM maka akan meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen dalam memilih produk, sehingga penjualan juga dapat meningkat,” ujar Evy.

Para pelaku UMKM difabel sangat antusias mengikuti kegiatan ini dengan ikut menjawab pertanyaan serta aktif mengajukan pertanyaan.***